Polemik digitalisasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Jawa Barat memanas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat melayangkan teguran keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). Keputusan ini muncul setelah banyaknya keluhan dan masalah teknis selama proses pendaftaran. DPRD menyoroti kurangnya persiapan matang dalam implementasi sistem baru ini, yang menyebabkan kekecewaan di kalangan calon mahasiswa.

Kritik tajam datang dari berbagai fraksi DPRD. Mereka menyoroti ketidaksiapan infrastruktur digital dan sosialisasi yang minim. Akibatnya, banyak calon peserta SPMB, terutama dari daerah pelosok, kesulitan mengakses sistem. Ini menunjukkan bahwa niat baik digitalisasi belum diiringi eksekusi yang optimal di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyatakan bahwa implementasi digitalisasi harusnya mempermudah, bukan malah mempersulit. Banyak laporan yang masuk mengenai server down, data error, dan kesulitan dalam proses verifikasi. Kondisi ini jelas merugikan calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses internet atau kurang familiar dengan teknologi.

DPRD mendesak Pemprov untuk segera mengevaluasi menyeluruh sistem SPMB digital ini. Mereka meminta agar ditemukan solusi cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jangan sampai masa depan pendidikan generasi muda terhambat karena kendala teknis yang seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik.

Selain itu, DPRD juga menuntut transparansi dari Pemprov terkait anggaran digitalisasi SPMB. Mereka ingin memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar efisien dan efektif. Efisiensi digitalisasi menjadi sorotan utama agar anggaran publik tidak terbuang sia-sia untuk proyek yang belum matang.

Sosialisasi yang lebih intensif dan merata juga menjadi fokus teguran DPRD. Banyak calon peserta yang tidak mendapatkan informasi memadai mengenai prosedur pendaftaran dan penggunaan platform digital. Ini menunjukkan bahwa upaya komunikasi belum mencapai seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil.

Polemik digitalisasi ini mencerminkan tantangan dalam transisi menuju era serba digital. Meskipun niatnya baik untuk modernisasi, namun persiapan yang kurang matang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. DPRD berharap teguran ini menjadi cambuk bagi Pemprov untuk berbenah.