Bencana banjir tahunan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia menuntut perhatian serius dari para pakar tata lingkungan. Kerusakan ekosistem di kawasan hulu akibat alih fungsi lahan memperkecil luas area resapan air hujan secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan debit air permukaan melimpah tanpa teresap maksimal ke dalam tanah, sehingga memicu genangan air berskala besar di daerah hilir.
Upaya menjaga dan merehabilitasi kawasan resapan air menjadi agenda mendesak yang disuarakan oleh para akademisi Jawa Barat untuk mengatasi ancaman banjir di Kalimantan Selatan. Perlindungan terhadap daerah tangkapan air harus diintegrasikan ke dalam kebijakan tata ruang wilayah agar fungsi hidrologi lingkungan dapat kembali normal. Langkah preventif ini penting dilakukan untuk menekan risiko bencana ekologis yang merugikan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan regulasi ketat terkait pemanfaatan tata ruang di wilayah kritis. Pembatasan izin pembukaan lahan serta kewajiban membangun sumur buatan pada kawasan industri maupun pemukiman baru dapat membantu memulihkan fungsi hidrologi daerah. Pendekatan berbasis sains ini sangat dibutuhkan agar keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekosistem tetap terjaga secara berkelanjutan demi keselamatan warga.
Pengawasan di lapangan juga harus diperketat agar tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran ruang secara ilegal. Selain fokus pada perbaikan vegetasi hulu, integrasi infrastruktur publik seperti pembaruan rute bus jabar di kawasan perkotaan menunjukkan pentingnya penataan tata ruang yang terencana secara menyeluruh. Pengelolaan kawasan urban yang tertata rapi akan mendukung sistem drainase kota berfungsi secara maksimal saat terjadi luapan air.
Edukasi kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan menanam pohon di lingkungan sekitar perlu terus ditingkatkan. Partisipasi aktif warga dalam gerakan penghijauan akan mempercepat pemulihan daerah aliran sungai yang kritis. Ketika kesadaran kolektif terbangun, potensi timbulnya bencana akibat luapan air dapat ditekan hingga tingkat yang paling minimal.
Langkah kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan kawasan pemukiman yang tahan bencana. Komitmen nyata dalam merawat lingkungan hulu akan menjamin ketersediaan air bersih sekaligus melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya ekologis.