Konsep Jabar Terintegrasi lahir dari kesadaran bahwa pembangunan di satu kabupaten atau kota tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah tetangga. Koordinasi antar pemerintah daerah (Pemda) di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat kini diarahkan pada sinkronisasi peraturan daerah (Perda) mengenai tata ruang. Misalnya, pembangunan jalan tol atau jalur transportasi massal seperti kereta cepat harus didukung oleh pengembangan kawasan transit (TOD) yang selaras di setiap wilayah yang dilaluinya. Tanpa adanya integrasi, pembangunan justru akan menimbulkan masalah baru seperti kemacetan yang berpindah tempat atau munculnya kawasan kumuh baru di perbatasan wilayah.
Pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah Jawa Barat memerlukan sinergi yang kuat antara sektor publik dan privat, terutama dalam mengoptimalkan transformasi bisnis di wilayah perkotaan maupun pedesaan secara merata. Fokus pada transformasi bisnis di berbagai sektor ekonomi menjadi pendorong utama agar integrasi tata ruang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga. Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan kompleks dalam menyelaraskan kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, dan konservasi alam agar tidak terjadi konflik kepentingan yang merugikan salah satu pihak di masa depan.
Integrasi tata ruang wilayah juga mencakup aspek perlindungan terhadap kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif yang semakin terhimpit oleh ekspansi industri. Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan ekologis di wilayah hulu sungai-sungai besar yang mengalir hingga ke Jakarta. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa pembangunan di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan demi mencegah bencana banjir tahunan. Pemerintah provinsi bertindak sebagai dirigen yang memastikan setiap Pemda bergerak dalam harmoni yang sama sesuai dengan rencana induk pembangunan jangka panjang yang telah disepakati bersama.