Jawa Barat merupakan tulang punggung industri nasional dengan ribuan pabrik yang berdiri megah di sepanjang koridor Bekasi hingga Karawang. Namun, di balik geliat manufaktur yang terus tumbuh, terdapat realitas pahit yang harus dihadapi oleh warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Terjadinya krisis pasokan cairan kehidupan untuk kebutuhan rumah tangga kini menjadi menu harian bagi ribuan keluarga. Ironisnya, saat mesin-mesin pabrik tetap beroperasi dengan suplai air yang melimpah, warga justru harus mengantre hingga larut malam atau merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air jerigen demi mencuci dan memasak.
Penyebab utama dari masalah ini adalah penurunan muka air tanah yang sangat drastis akibat pengambilan air bawah tanah secara masif oleh sektor industri. Meskipun regulasi telah mengatur penggunaan air permukaan, banyak oknum perusahaan yang masih melakukan pengeboran ilegal dengan kedalaman yang tidak terjangkau oleh sumur-sumur dangkal milik warga. Akibatnya, sumur penduduk menjadi kering kerontang, terutama saat musim kemarau tiba. Fakta ini menciptakan ketimpangan akses yang nyata, di mana kekuatan modal mengalahkan hak dasar warga atas air bersih yang seharusnya dijamin oleh negara.
Selain masalah volume, kualitas air yang tersisa pun sering kali jauh dari kata layak. Pencemaran limbah cair yang tidak terolah dengan sempurna telah merembes ke dalam akuifer tanah, menyebabkan air sumur warga berbau dan berwarna keruh. Krisis Masyarakat di kawasan industri Jawa Barat sering kali terjebak dalam dilema: menggunakan air yang tercemar dengan risiko penyakit kulit dan pencernaan, atau tidak mendapatkan air sama sekali. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan industri tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya jika aspek lingkungan diabaikan.
Pertanyaan mengenai “siapa yang menang” dalam situasi ini menjadi sangat relevan. Bagi korporasi, ketersediaan air adalah komponen vital untuk menjaga produktivitas dan keuntungan. Bagi pemerintah, keberadaan industri adalah sumber pajak dan lapangan kerja. Namun, dalam perhitungan ekonomi tersebut, sering kali biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung masyarakat tidak dimasukkan ke dalam neraca. Kemenangan ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan akses air bersih bagi rakyat adalah sebuah kerugian jangka panjang bagi ketahanan sosial daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dan merusak lingkungan pada akhirnya akan memicu konflik sosial yang justru merugikan iklim investasi itu sendiri.